Dalam dunia hukum, Supersemar adalah sebuah perjanjian tahun 1959 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno untuk menyerahkan semua wewenang pemerintah kepada Gubernur Jenderal Soeharto dan mengakhiri Revolusi Nasional Indonesia. Perjanjian ini juga memberi pemerintahan kepada Soeharto hingga 1967, dan juga mengatur bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Soekarno akan tetap valid sampai 1967. Supersemar telah menjadi salah satu dasar hukum bagi pemerintahan Soeharto selama bertahun-tahun dan telah membantu menciptakan fundament hukum yang kuat di Indonesia.
Sebagai bagian dari upaya untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk memperkuat secara hukum posisi dan kedudukan Supersemar. Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1960 tentang Supersemar. UU tersebut menyatakan bahwa Supersemar adalah sebuah perjanjian yang telah berlaku sejak 1960 dan berlaku sampai 1967. UU ini juga menegaskan bahwa semua keputusan yang telah dibuat berdasarkan Supersemar tetap valid dan berlaku di Indonesia.
Selain mengesahkan UU Perubahan, pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah untuk menegaskan secara hukum posisi dan kedudukan Supersemar melalui serangkaian peraturan lainnya. Pada bulan April 2012, pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2012 tentang Penegasan Posisi dan Kedudukan Supersemar. Peraturan ini memastikan bahwa Supersemar adalah perjanjian yang berlaku di wilayah Indonesia dan menegaskan bahwa semua keputusan yang telah dibuat berdasarkan Supersemar tetap berlaku di Indonesia.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah untuk memastikan bahwa Supersemar tetap menjadi hukum yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 3 tahun 2017 tentang Penegasan Penggunaan Supersemar. UU ini menyatakan bahwa Supersemar masih berlaku di Indonesia dan bahwa semua keputusan yang dibuat berdasarkan Supersemar tetap valid dan berlaku di Indonesia.
Kesimpulannya, dengan mengesahkan UU Perubahan, Peraturan Pemerintah, dan UU Penegasan Penggunaan Supersemar, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah yang penting untuk memastikan bahwa secara hukum posisi dan kedudukan Supersemar semakin kuat setelah. Ini merupakan tanda bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa Supersemar tetap menjadi hukum yang berlaku di Indonesia.
Secara keseluruhan, dengan mengesahkan UU Perubahan, Peraturan Pemerintah, dan UU Penegasan Penggunaan Supersemar, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya yang signifikan untuk memperkuat secara hukum posisi dan kedudukan Supersemar. Ini telah membantu menciptakan basis hukum yang kuat untuk pemerintahan Indonesia dan memastikan bahwa Supersemar tetap menjadi hukum yang berlaku di Indonesia.
Rekomendasi:
- Golongan Orang Orang Mulia atau Bangsawan di Indonesia Orang-orang mulia atau bangsawan dalam sejarah Indonesia telah memainkan peran yang kuat dalam membentuk budaya dan sejarah bangsa. Mereka adalah keluarga yang berpengaruh yang memiliki hak istimewa dan juga hak…
- Undang Undang Dasar Bahasa Sunda di Indonesia Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan bahasa. Bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa yang digunakan di Indonesia. Undang Undang Dasar Bahasa Sunda di Indonesia dibuat agar bahasa Sunda…
- Apa itu Ditandatangani Dipisah atau Digabung? Ditandatangani dipisah atau digabung adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana dokumen hukum seperti perjanjian, kontrak, atau surat perintah ditandatangani. Dokumen hukum dapat ditandatangani dipisah atau ditandatangani bersama. Pilihan ini…
- Contoh Lembaga Adat Desa di Indonesia Lembaga adat desa adalah salah satu bentuk dari kebudayaan di Indonesia. Lembaga adat desa merupakan salah satu pilar penting dalam kebudayaan Indonesia yang berfungsi sebagai penjaga dan pelestari budaya tradisional.…
- Ajaran HAM Berdasarkan Pancasila Lebih Mengutamakan Pada Pancasila merupakan dasar filosofis negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dan mengatur hubungan antara manusia, alam dan Tuhan. Setiap warga negara Indonesia wajib menghormati dan mematuhi nilai-nilai yang terkandung di…
- Arti Sabuk Mori PSHT di Indonesia Sabuk Mori PSHT adalah lambang kehormatan yang diberikan kepada penerima sebagai bentuk perkenan dan penghargaan. PSHT adalah singkatan dari "Pendidikan, Seni, Budaya, dan Teknologi". Di Indonesia, Sabuk Mori PSHT diberikan…
- Kekuatan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Diembankan… Tidak dapat dipungkiri bahwa keamanan dan pertahanan negara merupakan aspek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan sistem…
- Apa Itu Pengadilan Tinggi di Indonesia? Pengadilan Tinggi di Indonesia merupakan salah satu cabang dari pengadilan negeri atau yang disebut Mahkamah Agung. Pengadilan tinggi ini berfungsi untuk memutus perkara-perkara yang tidak dapat diputus oleh pengadilan negeri,…
- Belajar Lagu Wajib di Indonesia Lagu wajib adalah lagu-lagu yang harus dihafal dan dipelajari oleh semua warga negara Indonesia. Lagu ini dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk menghormati dan menghargai jati diri bangsa kita. Lagu-lagu ini…
- Kedudukan Elektron dalam Atom Dinyatakan Menggunakan Aturan Atom adalah unit asas bagi semua bahan. Ia terdiri daripada inti yang merupakan sebahagian daripada unsur dan elektron yang merupakan sebahagian daripada unsur. Inti atom terdiri daripada proton dan neutron.…
- Sidang MPRS Tanggal 7 11 Maret 1967 Memutuskan Antara Lain Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1967 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia. MPRS adalah lembaga yang berfungsi untuk mengganti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sebelumnya telah…
- Ahu Porsea Bahasa Batak Ahu Porsea Bahasa Batak adalah bahasa asli yang digunakan oleh masyarakat Batak di Indonesia. Bahasa ini merupakan salah satu bahasa yang digunakan di wilayah Sumatera Utara, dan merupakan bahasa yang…
- Renungan Matius 22:34-40 Berdasarkan Kitab Matius, ayat 34-40 menyampaikan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mencintai sesama kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Pernyataan ini menjadi dasar bagi hukum kasih yang diberikan oleh…
- Pertanyaan Tentang Hukum Waris Perdata di Indonesia Apa Itu Hukum Waris Perdata?Hukum waris perdata adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur tentang siapa yang akan menerima harta benda seseorang setelah mereka meninggal. Aturan ini berlaku di seluruh dunia…
- Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kenyataan di Indonesia Di Indonesia, ilmu hukum telah menjadi salah satu cabang ilmu yang sangat penting. Ilmu hukum berperan sebagai ilmu kenyataan yang dapat mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu hukum mampu…
- Bersatu Padu dalam Menghadapi Perkara Ketika berhadapan dengan perkara, negara Indonesia harus saling bersatu. Bersatu dalam memahami, menghormati, dan melaksanakan hukum demi keadilan. Hanya dengan saling bersatu, bangsa ini akan mencapai keamanan dan kesejahteraan yang…
- Terbentuknya Asosiasi Areal pada Wilayah Formal di Indonesia Dalam lingkungan wilayah formal, pembentukan asosiasi areal dapat dikategorikan sebagai proses sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk. Wilayah formal memiliki potensi yang besar untuk menciptakan asosiasi yang berdasarkan…
- Ya Mubdi'u Ya Khaliq Artinya Ya Mubdi'u Ya Khaliq adalah ungkapan yang diambil dari Al-Quran yang berarti "Yang Mengawali dan Yang Mengakhiri". Ungkapan ini menggambarkan bahwa Allah adalah Pencipta Segala Sesuatu yang ada di alam…
- Tidak adanya Pemerintahan TTS di Indonesia TTS atau Tata Cara dan Tata Kelola adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu organisasi atau pemerintahan. Di Indonesia, tidak adanya pemerintahan TTS terkait dengan berbagai masalah yang dihadapi…
- Indonesia Mengadopsi Paham untuk Mencegah Penumpukan… Republik Indonesia didirikan pada tahun 1945 oleh para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan. Pada saat itu, mereka melihat pentingnya untuk membentuk sistem pemerintahan yang mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan. Untuk mencapai…