TTS atau Tata Cara dan Tata Kelola adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu organisasi atau pemerintahan. Di Indonesia, tidak adanya pemerintahan TTS terkait dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah di tingkat lokal dan nasional. Hal ini menjadi masalah karena, ketika pemerintahan TTS tidak ada, maka berbagai hal yang menjadi tugas pemerintahan, seperti penerapan hukum, pengawasan, pelayanan publik, dan sebagainya, akan menjadi sulit.
Sejarah Pemerintahan TTS di Indonesia
Pemerintahan TTS di Indonesia dimulai sejak tahun 1945. Pada saat itu, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Pemerintah Indonesia mengadopsi pemerintahan TTS dari Belanda, yang merupakan pemerintahan kolonial yang telah menguasai Indonesia selama berabad-abad. Pemerintahan TTS ini terbagi menjadi berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat lokal.
Masalah yang dihadapi akibat tidak adanya Pemerintahan TTS di Indonesia
Meskipun pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemerintahan TTS di Indonesia, namun masih banyak masalah yang dihadapi akibat tidak adanya pemerintahan TTS. Masalah-masalah tersebut antara lain: kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia, korupsi, kriminalitas, ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan berbagai masalah dan konflik di berbagai tingkat di Indonesia.
Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tidak adanya Pemerintahan TTS di Indonesia
Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi masalah tidak adanya pemerintahan TTS di Indonesia dengan cara meningkatkan pendidikan dan pemahaman hak asasi manusia, memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan seperti mahkamah agung, membuat undang-undang anti-korupsi, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kriminalitas, meningkatkan pengawasan, dan meningkatkan pelayanan publik.
Tidak adanya pemerintahan TTS di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah di berbagai tingkat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara meningkatkan pendidikan, memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan, membuat undang-undang anti-korupsi, dan memberikan bantuan sosial. Namun, masih ada banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemerintahan TTS di Indonesia.
